pariwisata kabupaten sidoarjo

Kebal Hukum, PT Rajapaksi Makan Sepadan Sungai (3/bersambung)

  Dibaca : 589 kali
Kebal Hukum, PT Rajapaksi Makan Sepadan Sungai (3/bersambung)
UJI NYALI : Keberanian Pol PP diuji untuk berani membongkar bangunan PT Rajapaksi yang melanggar GSS. (par)
space ads post kiri

Jangan Tebang Pilih !

Sidoarjo, Memo X– Bangunan permanen tempat parkir karyawan PT Weba International, di Jl. Raya Candi No. 20, Sidoarjo yang nyata-nyata telah melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) dan lepas dari pengawasan dinas terkait akhirnya menuai banyak kecaman. Hal itu disebabkan belakangan ini, Pol PP sebagai penegak Perda terus bergerak menertibkan bangungan liar (Bangli) dan sejumlah lapak di wilayah Kecamatan Candi seperti penertiban yang dilakukan kepada PKL Taman Pinang, PKL Jalan Raya Candi dan Bangli kawasan Lingkar Timur.

Sayangnya bangunan permanen tempat parkir PT Weba Internasional tidak tersentuh hukum. Belakangan diketahui jika tempat parkir itu digunakan karyawan PT Weba Internatioanl, PT Rajapaksi dan PT Kharisma Indenesia. Padahal garis sempadan itu sangat dibutuhkan warga Desa Candi dan warga Desa Kebonsari untuk resapan air hujan dan memperlancar arus lalu lintas kerena di sekitarnya terdapat 3 lembaga pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Candi.

Faris Santoso, tokoh masyarakat Desa Kebonsari menyatakan, bangunan permanen yang melanggar GSS itu merugikan warga Desa Kebonsari dan Desa Candi. Itu karena lokasi bangunan yang melanggar itu, yang bagian utara bermukim warga Desa Kebonsari dan yang sebelah barat merupakan pemukiman warga Desa Candi.

Mereka memang terkena dampak langsung atas berdirinya PT Weba Internatioanl, PT Rajapaksi dan PT Kharisma Indenesia. “ Kami mohon sempadan sungai itu kembalikan sesuai fungsinya,” pintanya. Bila tidak ! lanjut Faris, masyarakat akan melakukan upaya hukum agar Dinas PU PR merekomendasi Pol PP untuk melakukan operasi penertiban. “Sebentar lagi musim hujan, maka jika bangunan yang melanggar GSS itu tidak dikembalikan seperti semula, luapan air dari arah barat akan menggenang disitu,” kata Faris.

Eksekusi atas bangunan melanggar GSS yang dilakikan PT Rajapaksi itu mendapat dukungan Sigid Imam Basuki MT, Ketua LSM JCW Sidoarjo. Menurutnya tidak ada alasan Dinas PU PU Pemkab Sidoarjo untuk mempertahankan bangunan yang melanggar GSS itu. “ PT Rajapaksi telah melanggar PP Nomor 38 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015,” tuturnya. (par/fan)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional